JAKARTA – Kendaraan listrik yang berbasis nikel dianggap sebagai salah satu solusi penting untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor bahan bakar minyak (BBM) sekaligus memperkuat kedaulatan energi negara. Ini sejalan dengan rencana pemerintah untuk memberikan subsidi terhadap mobil listrik yang menggunakan baterai nikel atau nickel manganese cobalt (NMC).

Ekonom Energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmi Radhi, berpendapat bahwa kebijakan ini merupakan langkah strategis, mengingat Indonesia menyimpan cadangan nikel terbesar di dunia yang bisa dimanfaatkan untuk memperkuat industri baterai dalam negeri serta pengelolaan mineral lokal.

Pemerintah dikabarkan sedang merencanakan program subsidi untuk kendaraan listrik yang ditargetkan mulai berjalan pada Juni 2026. Dalam rencana ini, mobil listrik yang menggunakan baterai nikel direncanakan akan mendapatkan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) hingga 100 persen. Sementara kendaraan listrik dengan baterai non-nikel, seperti lithium iron phosphate (LFP), akan menerima insentif yang lebih rendah.

Kebijakan ini dipandang tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan penjualan kendaraan listrik, tetapi juga untuk mendorong pemanfaatan bahan baku lokal agar nilai tambah dari industri tetap berputar di dalam negeri. Dengan penguatan industri baterai nikel, Indonesia diharapkan bisa membangun rantai pasokan kendaraan listrik secara menyeluruh dan terintegrasi.

Namun, saat ini pasar kendaraan listrik di Indonesia masih didominasi oleh kendaraan yang menggunakan baterai LFP. Menurut data dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan EV dengan basis LFP mencapai lebih dari 80 persen dari total pasar pada tahun 2024. Meski begitu, kendaraan yang menggunakan NMC mulai menunjukkan tren pertumbuhan yang lebih pesat pada tahun 2025.

Fahmi menilai kesempatan pertumbuhan pasar EV harus dimanfaatkan untuk mempercepat pengembangan hilirisasi nikel di dalam negeri. Jika pasar kendaraan listrik dalam negeri terus tumbuh tetapi didominasi oleh teknologi non-nikel, maka potensi nilai tambah dari industri akan lebih banyak mengalir ke negara lain.

Selain memberikan subsidi, pemerintah juga harus memastikan pembangunan fasilitas produksi baterai dan kendaraan listrik di dalam negeri, meningkatkan persentase komponen lokal, serta mendorong transfer teknologi dari investor asing. Ini penting agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar kendaraan listrik, tetapi juga menjadi pusat produksi industri EV di kawasan.

Di sisi lain, peningkatan penggunaan kendaraan listrik juga diyakini dapat mengurangi konsumsi BBM subsidi yang selama ini membebani anggaran negara. Dengan semakin luasnya penerapan EV, kebutuhan akan impor energi fosil dapat ditekan, sehingga memperkuat ketahanan energi nasional.

Secara keseluruhan, kombinasi antara pertumbuhan pasar kendaraan listrik, dukungan kebijakan subsidi untuk nikel, serta penguatan hilirisasi diyakini akan menjadi fondasi penting dalam pengembangan industri kendaraan listrik nasional yang mandiri dan siap bersaing di tingkat global.